Maskapai Penerbangan Diminta Turunkan Fuel Surcharger
Terhitung sejak 1 September 2008 lalu, harga avtur di Indonesia diturunkan PT Pertamina dari Rp 11.825 per liter menjadi Rp 10.021 per liter. Namun, hingga saat ini, belum semua maskapai menunjukkan komitmennya untuk menurunkan beban biaya tambahan untuk bahan bakar kepada penumpang tersebut. Pemerintah berencana menurunkan tim khusus untuk mengavaluasi apakah masih ada maskapai yang belum menurunkan fuel surcharge. Hal tersebut dilakukan terkait kebijakan PT Pertamina untuk menurunkan harga avtur seiring turunnya harga minyak dunia.
Keputusan tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal usai rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR, di Jakarta. ”Ketika harga avtur naik, maskapai ramai-ramai menaikkan fuel surcharge. Sekarang harga avtur sudah turun, jadi maskapai harus menurunkan fuel surcharge,” tegas Menhub.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan Budhi Muliawan Suyitno meminta masyarakat untuk melaporkan kepada pemerintah apabila menemukan pelanggaran tarif menjelang Lebaran yang dilakukan maskapai. Demikian pula halnya ketika ada maskapai yang tidak menurunkan fuel surcharge.
Ditegaskan Budhi, bagi perusahaan penerbangan yang terbukti melanggar batas tarif atas dan tidak menurunkan fuel surcharge-nya, pemerintah akan memberikan sanksi tegas. Sanksi pertama yang akan diberikan, ujarnya, adalah menunda izin rute maskapai bersamgntkutan. ”Ke dua, izin penambahan frekuensi akan kita persulit, dan izin pengadaan pesawat baru juga akan ditunda,” ungkapnya.
Budhi mengingatkan, menjelang Lebaran ini, seluruh maskapai telah mematok tarif mereka hingga menyentuh batas atas. Sebagai konsekuensi atas turunnya harga avtur, maskapai diminta bersikap sportif dengan menurunkan pula fuel surcharge. Terkait hal itu, lanjutnya, pihaknya telah mengambil sikap untuk menginventarisasi nama-nama maskapai yang membandel dengan tidak mengubah besaran fuel surcharge terhadap penumpang untuk kemudian diberikan sanksi.
